REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara memberikan pensiun dini. Rasionalisasi dilakukan dengan membiarkan PNS pensiun pada waktunya dan tetap memberlakukan moratorium.
"Kita lakukan rasionalisasi secara alami," tegas Jokowi sesuai menghadiri rapat kerja pemerintah dengan eselon II kementerian dan lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (7/6).
Jokowi mengatakan, pemerintah memang ingin agar belanja pegawai bisa lebih efisien. Dengan cara rasionalisasi alami, Jokowi yakin hal tersebut juga bisa dicapai. Sebab, dalam setahun PNS yang pensiun bisa mencapai 120 ribu orang. Sedangkan pemerintah kemungkinan baru akan membuka penerimaan beberapa tahun ke depan.
"Jadi misal, pensiun dalam setahun 120 ribu, pada tahun kelima kita hanya menerima 60 ribu. Artinya kan sudah berkurang banyak sekali," ujar Jokowi.
Karena itu, tegas Jokowi, hitung-hitungan mengenai rasionalisasi satu juta PNS merupakan rencana jangka panjang. Tidak bisa dilakukan hanya dalam satu tahun.
"Tapi, memang itu rencana dan konsep dari Menpan memang belum saya terima," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
