REPUBLIKA.CO.ID, AMUNTAI -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menganggarkan bantuan tambahan sebesar Rp 7,6 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Daerah ini merupakan satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berstatus daerah tertinggal.
"Selanjutnya tergantung upaya SKPD terkait untuk mengajukan proposal yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk diverifikasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Fajeri Rifani, Jumat (3/6).
Menurut Fajeri, bantuan itu diarahkan untuk pengembangan komoditas pertanian secara umum, pengembangan industri dan pemasaran, kemitraan, koperasi dan UMKM, serta pengembangan investasi dan permodalan. Alokasi bantuan itu di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan bagi poskesdes/poskestren dengan pagu anggaran Rp 1 miliar, pengembangan home industri Rp 400 juta, dan bantuan untuk pengembangan produk unggulan Rp 2 miliar.
Selanjutnya bantuan peralatan dan pelatihan mesin pengolah pertanian Rp 700 juta, pengembangan dermaga dan pembangunan pasar desa masing-masing Rp 1 miliar serta pengadaan televisi, parabola, dan modul tenaga surya Rp 1,5 miliar. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara paling banyak mendapat jatah alokasi pagu anggaran dari Ditjen PDT, yakni senilai Rp 3,4 miliar dari total bantuan Rp 7,6 miliar tersebut.
"Kami sudah instruksikan kepada SKPD terkait untuk membuat proposal kepada Ditjen PDT agar alokasi bantuan bisa dicairkan tahun ini," katanya.
Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalsel yang tidak memiliki sumber daya alam pertambangan. Hampir seluruh wilayah di kabupaten HSU yang merupakan daerah induk dari kabupaten pemekaran Balangan tersebut merupakan rawa-rawa. Sebagian masyarakatnya bergantung para sektor pertanian dan perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
