REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait laporan keuangan tahun 2015.
"Alhamdulillah, ini sangat membanggakan. Opini WTP ini bukti BNPT telah menjalankan sistem keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan usia kami yang masih bisa dibilang 'anak-anak' kami butuh pengawasan dan pendampingan secara terus menerus dari BPK, agar kedepan pengelolaan keuangan BNPT semakin baik lagi," ujar Kepala BNPT, Komjen Tito Karnavian, mengomentari pencapaian lembaga yang dipimpinannya, dalam siaran pers, Kamis (2/6).
Ke depan, Tito meminta seluruh jajaran BNPT agar lebih baik lagi dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Ia berharap dengan opini WTP yang sudah tiga tahun terakhir diraih BNPT, kedepannya bisa mengangkat kesejahteraan para pegawai di BNPT yang jumlahnya baru 200 orang.
Selain BNPT, ada 19 Kementerian dan lembaga yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Ke-19 kementerian dan lembaga itu antara Kemenkumhan, Kemenhub, Kemlu, Polri, KPK, BNN, BIN, Komnas HAM, Kejagung, Bawaslu, KPU, BASARNAS, Wantanas, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, BMKG, dan lain-lain. Hadir dalam acara itu Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Menkumhan Yasonya Laoly, Kemenhub Ignatius Jonan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan lain-lain.
Sebelumnya, menteri koordinasi politik hukum dan keamanan, luhut binsar panjaitan menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah fokus mendorong transparansi kementrian dan lemabaga Negara lainnya. Ini ditunjukan dengan penerapan akutansi berbasis aktual yang kinerjanya dilakukan melalui sistem IT.
Luhut mengakui bahwa penerapan sistem ini tidak mudah, utamanya karena sistem ini membutuhkan kesiapan SDM yang kompeten. Namun semuanya akan dapat berjalan lancar jika pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat.“Komitmen pimpinan adalah kunci keberhasilan (sistem ini, red),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan BPK ini harus dimaknai sebagai dorongan agar kementrian dan lembaga negara terus memaksimalkan kinerjanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika