REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ada yang berbeda saat memasuki kompleks Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/6) siang tadi. Kepala-kepala polos licin alias gundul para aparatur sipil negara (ASN) langsung mencolok, mulai Satpol PP, staf, kepala dinas, sampai Wali Kota.
Aksi mencukur habis rambut kepala ini dilakukan oleh ratusan pegawai laki-laki di lingkungan Pemkot Bekasi sejak dua hari belakangan. Aksi tersebut dilakukan demi secercah harapan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap audit pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengumuman opini WTP rencananya akan dilakukan pada 7 Juni mendatang.
"Tahun 2010 lalu kita sudah hancur-hancuran. (Kalau dapat) WTP ini baru pertama kali akan dapat," ungkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kamis (2/6), yang juga sudah tampil gundul. Apabila terlaksana, opini penilaian WTP ini akan menjadi capaian pertama Pemkot Bekasi sejak kota patriot ini mulai berdiri 19 tahun silam.
Rahmat menuturkan, aksi ini awalnya merupakan sebuah nazar. Apabila Kota Bekasi mendapat opini WTP, Rahmat bernazar akan mencukur habis seluruh rambutnya. Wali Kota kemudian mengajak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro. Keduanya sepakat untuk tampil gundul pada Rabu (1/6). Belum sempat memenuhi nazar itu, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu ternyata sudah lebih dulu melakukan hal serupa, pada Selasa (31/5) malam. Duo Wali Kota-Wakil Wali Kota ini pun kompak tampil gundul.
Tampilan keduanya langsung diikuti oleh ratusan pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi. Wali Kota mengatakan, dia tidak memaksa atau menginstruksikan para pegawai untuk tampil gundul. Namun, kata Rahmat, lebih pada solidaritas dan kekompakan sesama pegawai Pemkot Kota Bekasi. "Tidak mewajibkan, kalau soal gundul ini kan soal solidaritas. Masa wali kota-wakil wali kota sudah gundul ada staf yang masih begini," kata Rahmat.
Apabila capaian opini WTP ini benar-benar diperoleh Pemkot Bekasi, kata Rahmat, opini WTP tersebut merupakan murni kerja keras para pegawai. Capaian ini merupakan bentuk profesionalisme dan taat azas para pegawai Pemkot Bekasi dalam mengelola keuangan daerah. Pasalnya, selama ini pertanggungjawaban keuangan daerah dalam APBD Kota Bekasi selalu dicap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan bahkan disklaimer dari BPK Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika