REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan pemberlakuan upah minimum untuk para pekerja di negara-negara anggota ASEAN guna terciptanya kesetaraan di kawasan.
"Hal ini sangat penting agar jangan sampai terjadi persaingan yang tidak sehat di ASEAN," ujarnya di sela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum on ASEAN) 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (1/6).
Dalam forum tersebut, Kalla mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak tenaga kerja.
"Seperti produsen sepatu dan garmen kita bisa berkompetisi, tapi mereka pergi ke Kamboja dan Vietnam. Mereka buat di negara kita dengan harga 15 dolar dan jual di negara lain 100 dolar. Ini bukan kesetaraan," kata Wapres.
Menurutnya, negara-negara ASEAN tidak seharusnya memaksa tenaga kerja berkompetisi soal upah pekerja semakin murah, melainkan harus bisa bekerja sama membuat standar upah minimum untuk menciptakan persaingan yang sehat.
"Jadi bukan hanya menjadikan tenaga kerja yang semakin murah, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bergerak," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kalla juga menjelaskan bahwa WEF juga membahas masalah kesenjangan ekonomi di kawasan dan meingkatkan pertumbuhan.
"Pada forum ini juga dibahas bagaimana ASEAN menghadapi teknologi revolusi industri. Jangan hanya lihat teknologinya, tapi kebutuhan manusianya juga," kata JK.
WEF On ASEAN 2016 di Kuala Lumpur pada 1-2 Juni 2016 dihadiri Wapres, PM Najib selaku tuan rumah, PM Kamboja Hun Sen, PM Timor Leste Araujo, dan Wakil PM Vietnam Dinh Dong.