REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemekaran Bandung Timur dari Kabupaten Bandung bukan menjadi satu-satunya solusi atas berbagai persoalan yang kerap dihadapi warga di wilayah timur kabupaten. Sejumlah kalangan menilai masih banyak cara lain yang lebih efektif selain pemekaran wilayah.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan menuturkan, pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak melulu menjadi solusi alternatif dalam mengembangkan daerah-daerah yang pembangunannya terbengkalai.
"Tidak otomatis pembentukan DOB itu selalu disertai kesejahteraan masyarakat, butuh waktu lama, lima tahun saja tidak cukup," ujar dia, Ahad (29/5).
Di antara persoalan yang selalu menjadi keluhan masyarakat di timur Kabupaten Bandung adalah terpusatnya pembangunan ke wilayah tengah Kabupaten Bandung, seperti kecamatan Soreang dan sekitar. Selain itu, sistem pelayanan dokumen kependudukan juga masih terpusat di ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang. Akibatnya, banyak warga timur kabupaten yang terpaksa jauh-jauh datang ke Soreang, hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Pembentukan Kabupaten Bandung Timur ini, tidak cukup hanya dengan alasan masalah tersebut. Menurut Asep, cara lain yang bisa dilakukan Pemkab Bandung untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni dengan membentuk kantor-kantor cabang untuk pelayanan dokumen kependudukan. Kantor cabang ini bisa dibangun di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa.
"Banyak hal bisa dilakukan hanya karena alasan itu, juga bisa dengan pembentukan pelayanan berbasis elektronik
Selain itu, lanjut Asep, dengan pemerataan anggaran hingga ke daerah-daerah pinggir. "Jadi jangan hanya menumpuk di satu daerah atau ibu kota saja," tutur dia.
Kemudian, melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti daerah tetangga, perusahaan atau masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah pinggiran dan bisa memberikan pelayanan masyarakat yang optimal.
Pemkab Bandung juga harus memeratakan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok, membentuk transportasi publik, membangun infrastruktur, dan mengintensifkan pemberdayaan ekonominya.
Menurut dia, pembentukan DOB itu mengharuskan adanya pembangunan kantor pemerintahan, kantor dewan, dan pembentukan lembaga eksekutif dan legislatif. "Ada biaya yang lebih besar lagi, dan lima tahun itu belum terasa," ujar dia.
Baca: Warga Desak Pemekaran Bandung Timur
Karena itu, cara alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut selain dengan pemekaran wilayah, yaitu dengan menggabungkan daerah pelosok itu ke wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung.
Kendati begitu, bukan berarti pemekaran wilayah itu tidak harus dilakukan. Pemekaran wilayah menjadi penting ketika sudah ada kajian yang terukur dari lembaga independen. Hasil kajian tersebut akan menentukan apakah pemekaran wilayah itu patut dilakukan atau masih ada cara lain yakni dengan menggabungkan sejumlah kecamatan di timur kabupaten Bandung ke wilayah kecamatan yang termasuk Kota Bandung.
Penggabungan ini jelas akan berimplikasi pada perubahan sistem pelayanan. Hasil kajian juga tidak langsung membuat adanya pemekaran menjadi DOB, tapi ada uji coba dahulu dengan menjadikan daerah tersebut selama lima tahun pertama menjadi daerah administrasi.
Asep mengambil contoh daerah hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Bandung Barat (KBB). KBB saat ini tengah mengejar ketertinggalannya dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Sebab, harus diakui, KBB masih mengandalkan sektor pariwisata dan belum mampu mengembangkan potensi di sektor lain.
KBB, saat dimekarkan, anggarannya pun belum cukup kuat. Wilayah ini, kata dia, saat pemekaran mendapat dana Rp 500 miliar dari APBD Kabupaten Bandung. Jumlah ini tergolong sangat kecil untuk pemekaran wilayah saat itu.
KBB pun masih memiliki banyak persoalan. Banyak sektor yang belum digerakan, karena masih hanya mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian. Perekonomian kreatif lainnya yang seharusnya bisa menjadi ikon juga belum dimunculkan.
Daerah pinggiran di KBB, seperti kecamatan Rongga, Gunung Halu, dan lainnya, pun memang ada kemajuan tapi belum begitu pesat. "Ada ikhtiar, tapi memang berat. Kita harapkan ada sumber lain yang bisa lebih memajukan KBB," ujar dia.
Pondasi DOB itu sebenarnya ada di kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kekuatan SDM perlu dimiliki suatu daerah jika ingin segera maju. Namun, diakui dia, butuh waktu yang tidak sedikit untuk memiliki kekuatan SDM yang mumpuni. SDM yang mumpuni bisa berdampak pada sistem pelayanan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika