REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali akan melakukan penggusuran terhadap perkampungan di Jakarta. Kali ini yang menjadi sasaran adalah kampung Leuser, RT 08, RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kabar terbaru, kampung tersebut akan digusur setelah Idul Fitri 2016. Artinya, warga Kampung Leuser terancam akan menjalankan ibadah puasa di kampung tersebut untuk terakhir kalinya. “Digusurnya habis Lebaran,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi kepada wartawan seusai menghadiri acara di Aparteman Kalibata City Tower Sakura, Jakarta, Rabu (25/5).

(Baca: Warga Kampung Leuser Siaga Penggusuran).

Rencana pemerintah untuk menggusur kampung tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Bahkan, mereka sempat memblokir jalan saat petugas gabungan yang dikerahkan pemerintah akan memberikan surat peringatan kedua (SP-2), yang akhirnya penggusuran saat itu pun ditunda. “Penolakan tidak apa-apa. Cuma saya minta kepada ya siapalah yang di situ, itu aset pemda, sertifikat hak guna bangunan sudah ada. Itu aja,” jelas dia.

Menurut Tri, Warga Leuser telah menempati tanah yang bukan haknya. Karena itu, kata dia, Pemkot Jaksel berencana untuk menjadikan kampung tersebut sebagai taman hijau. “Mereka kan menempati tanpa hak, dan itu peruntukannya taman hijau. Udah, itu aja. Itu tanah, tanah kita kok. Mau dipakai buat taman,” ujar dia. 

Selama ini, kata Tri, pihaknya selalu menginginkan adanya mediasi dengan warga Kampung Leuser. Namun, lanjut dia, setelah diundang, mereka tidak pernah hadir. “Pertama kali diundang pada tanggal 4 April tidak hadir, sampai tiga kali tidak hadir. Mereka lari ke DPRD, dimediasi oleh DPRD suruh undang lagi. Lalu kita undang lagi ke Kantor wali kota. Saat itu mungkin sibuk Komisi A-nya tidak ada yang hadir, jadi mereka walkout,” ucapnya.

Tri masih berencana untuk mengundang lagi warga Leuser. Namun, kata dia, jika diundang warga harus datang walaupun tidak ada komisi A. “Yang penting mereka mau dialoglah jangan arogansinya keluar. Mentang-mentang enggak ada DPRD terus enggak mau. Kita dialog aja,” kata Tri.

Kendati penggusuran sudah direncanakan, Pemkot Jaksel sampai saat ini belum menentukannya. Sementara, kata Tri, rusun untuk warga Kampung Leuser masih dicarikan. “Untuk menghuni rusun tersebut nantinya syaratnya yang penting KTP DKI. KK-nya 180-an, eh, enggak banyak, cuma 30 sampai 40-an gitu,” jelas dia.

(Baca: Ada 113 Penggusuran Paksa di Bawah Ahok pada 2015).

Ikuti Whatsapp Channel Republika