REPUBLIKA.CO.ID, SIMALUNGUN -- Pemerintah Pusat terus mendorong Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Simalungun melakukan percepatan pembangunan kawasan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata.
"Pemkab dan Pemprov Sumut harus segera buat rencana aksi bagi pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Toba," ucap Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol Carlo Tewu di Balai Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (24/5).
Carlo didampingi Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kemen LHK, Indra Exploitasia memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Simalungun dan Samosir bersama Forkopimda.
Rapat tersebut terkait kondisi lingkungan di area Danau Toba dengan adanya keramba jaring apung (KJA) di Simalungun dan perambahan hutan Register 80 di Tele Kabupaten Samosir.
"Kita bukan cari siapa yang salah, tetapi mau tahu apa yang sudah dilakukan pemda, permasalahan selanjutnya mencarikan solusi terbaik," kata Carlo.
Pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 telah menetapkan sejumlah daerah menjadi kawasan strategi Nasional untuk meningkatkan pembangunan, khususnya pariwisata, termasuk kawasan Danau Toba.
Carlo mengatakan, kawasan ini akan dijadikan tujuan (destinasi) wisata ke tiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta, jika program pengembangan telah direalisasikan. "Jadi program ini jangan hanya menjadi wacana, tetapi harus direalisasikan," kata Carlo.
Untuk itu Pemda masing-masing diminta membuat rencana aksi berupa program dan kebijakan ke depan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara terukur dan terarah. "Dua pekan setelah pertemuan ini, harus sudah siap untuk dipaparkan di Jakarta," ujar Carlo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika