REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menyatakan krisis sampah merupakan indikasi yang nyata bahwa Pemerintah tidak mengutamakan disiplin kelola sampah pada warganya di Jakarta. Hal itu pun berdampak pada menurunnya kualitas lingkungannya.
Direktur Eksekutif Walhi, Jakarta Puput TD Putra mengatakan kondisi krisis sampah belum dipulihkan terlihat dari sampah yang masuk berlebihan ke TPST Bantargebang. Padahal jumlah sampah meningkat sekitar tujuh ribu ton per hari digelontorkan ke Bantargebang. Sedangkan target penampungan sampah Bantar Gebang untuk tahun 2016 hanya sekitar dua sampai 3.000 ton per hari.
"Ini ibaratnya perencanaan yang tidak nalar-realistis, dan sisi realisasi tetap berstatus quo ibaratnya 'Not in My Back' asal bukan di halaman belakang gue, yaitu tetap andalkan TPST di Bekasi. Karenanya, sekali lagi Pemprov DKI Jakarta harus 'move on' dalam mengatasi carut-marut pengelolaan sampah DKI Jakarta" katanya.
Ia mengharapkan pemprov DKi melakukan perubahan regulasi dan aksi nyata agar masalah pengelolaan sampah dapat ditemukan solusinya. Jika tak dicarikan solusinya, maka degradasi lingkungan akan terjadi semakin buruk.
"Kita ambil contoh kecil mengenai pengambilan sampah yang campur aduk sampahnya dan kualitas truk sampahnya yang bukan menggunakan truk khusus sampah pada akhirnya selalu menjadi masalah terhadap lingkungannya (polusi udara , tetesan air lindi sampah) tentunya berdampak ke warga yang jalur jalannya dilewati oleh truk sampah tersebut," keluhhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
