REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin membantah jika partainya mengintervensi Presiden Joko Widodo dengan cara menyodorkan nama-nama yang siap menjadi menteri saat prombakan kabinet jilid II. Kalau pun perombakan kabinet dilakukan dan ada kader Partai Golkar yang diberi kepercayaan, maka semua itu adalah hak preogratif presiden.
"Kita tidak dalam posisi meminta (jatah menteri) karena kami tidak ingin mengintervensi apa yang menjadi hak preogratif presiden," kata Nurul di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).
Nurul mengklaim, bergabungnya partai berlambang pohon Beringin ke koalisi pemerintah bukanlah untuk mengejar kursi kabinet. Melainkan, selama ini program yang dijalanlan Presiden Jokowi sejalan dengan program Golkar. Hanya saja, Golkar merasa kesulitan untuk mendukung pemeeintah jika berada di luar pemerintahan
"Kita sulit jika memiliki program yang sejalan dengan pemerintah tapi kita berada di luar pemerintahan," ucap Nurul.
Isu perombakan kabinet kembali muncul setelah pernyataan resmi Partai Golkar yang keluar dari Koalisi Merah Pitih (KMP) dan mendukung pemerintah. Bahkan, partai berlambang pohon Beringin tersebut diprediksi akan mendapat porsi besar untuk menduduki kursi kabinet dengan menggeser kursi-kursi yang diduduki kader dari partai yang lebih dulu mendukung pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
