REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) kian meningkat. Hingga akhir 2015 mencapai 1,031 kasus. Selain itu peristiwa yang terjadi di daerah lain meresahkan kalangan anggota DPRD NTB. Komisi V DPRD NTB meminta agar pelaku kejahatan kekerasan seksual dihukum mati.
“Saya mendukung tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terkait pelaku kejahatan dikebiri. Namun, saya mengusulkan hukuman mati bagi para pelaku,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, Wartiah kepada wartawan di Gedung DPRD NTB, Kamis (19/5).
Menurutnya, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual selama ini masih belum maksimal. Sebab, banyak pelaku yang dijatuhi hukuman rendah. Hal ini yang berkolerasi terhadap maraknya kejahatan kekerasan seksual.
Ia menuturkan, keberadaan warung internet yang banyak digunakan anak-anak mengakses pornografi harus diawasi. Sebab hal itu yang mengakibatkan perilaku pelaku untuk melakukan kejahatan seksual.
Dia mengatakan pendidikan di lingkungan keluarga juga harus ditingkatkan. Selain itu, sekolah harus melakukan perlindungan terhadap anak didiknya. Sehingga bisa menghindarkan dari kejahatan kekerasan seksual.
“Edukasi ditataran keluarga sangat penting dilakukan. Bahkan, bila perlu program edukasi tersebut harus pula menyasar di seluruh sekolah mulai jenjang pendidikan SD hingga SMU,’ ungkapnya.