REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merangkul masyarakat untuk membendung maraknya isu terkait paham komunis yang diduga kembali bangkit. Kesbangpol menegaskan NKRI merupakan harga mati.
"Kami mengajak masyarakat rapatkan barisan. Kami juga melakukan tinjauan ke lapangan lihat situasi dan melakukan pemetaan," ujar Kepala Kantor Kesbangpol, Pemkot Depok,Taufan Abdul Fatah, di Balai Kota Depok, Selasa (17/5).
Taufan menambahkan, Kesbangpol juga menyebar beberapa anggota khusus untuk memantau situasi di wilayah. Pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah antisipasi seperti saling mengingatkan bahwa NKRI adalah harga mati.
"NKRI harga mati yang harus dipahami oleh semua pihak dan diisi oleh suatu pembangunan yang memang sudah diwadahi oleh bingkai-bingkai kegiatan di organisasi pemerintah daerah (OPD). Kalau ada paham-paham melenceng yang masuk, agar segera berkoordinasi dengan kami," kata Taufan.
Taufan juga akan memanfaatkan stakeholder yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sebab, anggotanya merupakan masyarakat dan tokoh masyarakat yang bisa memberikan suatu masukan dan pandangan-pandangan di masyarakat.
Di Depok, kata dia, hingga kini belum tercium gelagat yang mengarah kepada munculnya paham komunis. "Namun apapun itu situasinya, kami harus tetap waspada, bentuk kewaspadaan kami yakni mulai aktif turun ke lapangan. Guna menjaga situasi kondusif kan tidak hanya dalam bentuk paham itu saja. Kita juga waspadai adanya terorisme, radikalisme, komunisme dan lainnya," kata Taufan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
