Selasa 17 May 2016 10:34 WIB

Jabar Kukuhkan Kelompok Kerja TPAKD

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat (kanan) berbincang bersama Sekda Jabar Iwa Karniwa (kiri) dan sejumlah perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP)dengan Pansus DPR, di
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat (kanan) berbincang bersama Sekda Jabar Iwa Karniwa (kiri) dan sejumlah perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP)dengan Pansus DPR, di

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat, Selasa mengukuhkan kelompok kerja TPAKD guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Koordinator TPKAD Jabar di Gedung Bale Pasundan Bank Indonesia di Bandung.

"Ketersediaan akses daerah akan mempermudah masyarakat untuk mengakses sistem keuangan juga untuk berinverstasi. Diharapkan peningkatan akses keuangan dan layanan keuangan lebih luas menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Iwa Karniwa.

TPAKD Jabar diresmikan pada 24 Maret 2016 yang dikoordinasikan oleh Sekda Jabar. Sedangkan pengukuhan Pokja TPKAD Jabar berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900.05/Kep.454-Invest.BUMD/2016 tertanggal 2 Mei 2016.

TPKAD merupakan forum komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong akselerasi peningkatan layanan akses keuangan di daerah.

Kelompok kerja ini menurut Iwa bertugas untuk merumuskan, mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terhadap akses keuangan yang diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan dan memberikan masukan serta rekomendasi kebijakan mengenai pelaksanaan program TPKAD.

"Anggota Pokda beranggotakan pejabat instansi dan perangkat daerah Jabar, akademisi, pimpinan lembaga jasa keuangan dab asosiasi LJK," kata Iwa.

Sementara itu Kepala OJK Regional II Jabar Sarwono menyatakan TPKAD tak hanya dibentuk tapi yang penting implementasi secara nyata dan sepat atas program kerja yang telah dicanangkan sesuai kebutuhan perluasan dan percepatan akses keuangan di suatu daerah.

"Industri keuangan memiliki peran yang strategis sebagai engine utama dalam mendukung aspek pembiayaan pembangunan perekonomian di daerah," kata Sarwono.

Tim kerja ini kata dia bentukan provinsi Jabar dan akan dibentuk di tingkat kabupaten kota. Hal itu menurut dia untuik mensinergikan program pengembangan akses keuangan yang masih tersumbat.

"Dengan TPAKD ini akan membuka peta dan kondisi akses keuangan di daerah. Jadi lembaga dan stakeholder tidak sendiri-sendiri dalam menggarap akses keuangan dan juga literasi keuangan masyarakat di daerah," kata Sarwono.

Ia menyampaikan empat program Pokja TPKAD Jabar adalah meningkatkan kesejahteraan TKI di semua kabupaten di Jabar, peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah, mendorong industri keuangan dan pembiayaan komoditas unggulan Jabar dan mendorong industri keuangan untuk lebih berperan dalam pengembangan usaha rintisan.

Kegiatan awal TPKAD Jabar adalah koordinasi dengan Disnakertrans Jabar tentang penyalurab KUR TKI, literasi keuangan di Garut, pembinaan pelatihan pelaku usaha tentang pembuatan laporan keuangab sederhana dan pemasaran produk online serta mendorong empat bank yakni Bank BJB. Mandiri, BNI dan BRI melakukan survei identifikasi potensi pembiayaan terhadap komoditas unggulan kopi di Garut.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement