Upaya sertifikasi sangat perlu dilakukan. Apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Negara ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Ini jelas menjadi tantangan untuk membenahi keamilan ini.

Amil zakat dalam melakukan tugasnya harus penuh kewibawaan, penuh kekuatan hukum sama seperti petugas pajak. Untuk itu, sertifikasi amil adalah sesuatu yang harus dilakukan dan harus dimulai dari sekarang.

Pertanyaannya kemudian siapa yang berkompeten mengeluarkan sertifikasi? Tentunya, yang menjalankan adalah lembaga independen dan bukan pengelola zakat. Ini diperlukan supaya tak terjadi konflik kepentingan dari lembaga sertifikasi dengan aktivitas lembaga induk.

Forum Zakat (FOZ) telah berkomunikasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terkait peta jalan menuju sertifikasi profesi amil. Selain itu, bersama elemen-elemen asosiasi keuangan syarah seperti MES, Asbisindo, dan lainnya, sedang berusaha menginisiasi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Keuangan Syariah. Proses legal sedang dilakukan, dan menambah personel assessor juga diupayakan dalam waktu dekat.

Tetapi memang untuk mewujudkan hal di atas harus pula ditunjang oleh regulasi yang tegas. Kalau tidak, rasanya takkan menjadi kekuatan apa-apa karena jika hanya bersifat suka rela tidak berkekuatan memaksa. Bila mengandalkan sosialisasi biasanya prosesnya akan sangat lambat.

Tak kalah penting adalah konsistensi dan ketegasan menegakkan aturan yang ada (law inforcement). Jika sudah terpenuhi, maka bagi yang melanggar kode etik amil, sertifikatnya bisa ditinjau ulang.

Kode etik amil harus dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja amil. Sanksi yang paling ringan adalah, dia bisa tetap bekerja di lembaga zakat tapi posisinya tidak sebagai amil tapi sebagai tenaga pendukung amil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika