REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- DPD Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Cirebon Raya bertekad untuk mengembalikan kembali kejayaan industri mebel dan kerajinan rotan di Wilayah Cirebon. Mereka pun menolak dengan tegas upaya pembukaan kran ekspor bahan baku rotan.

''Pemerintah harus tetap melarang ekspor bahan baku rotan untuk selamanya,'' tegas Ketua DPD AMKRI Cirebon Raya, Sonny Tanamas, Kamis (12/5).

Ekspor bahan baku rotan yang dibuka Pemerintah pada 2005 telah menghancurkan kejayaan industri mebel dan kerajinan rotan di Cirebon yang sebelumnya merajai pasaran di dunia. Kondisi itu direbut oleh Cina yang semula kesulitan memperoleh bahan baku rotan.

Pemerintah kemudian menutup kembali ekspor bahan baku rotan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Kondisi itu membuat Cina kelabakan karena tidak bisa mendapat bahan baku rotan.

Sonny berharap, keran ekspor bahan baku rotan ditutup selamanya dan tidak pernah dibuka lagi. Dengan demikian, produk mebel dan kerajinan rotan Indonesia bisa kembali menguasai pasaran dunia.

Selain itu, lanjut Sonny, upaya lain untuk membangkitkan kejayaan industri mebel dan kerajinan rotan di Cirebon adalah dengan tidak memberlakukan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di industri hilir. Menurutnya, AMKRI Cirebon Raya sepakat menolak pemberlakuan SVLK di hilir tersebut.

Tak hanya itu, DPD AMKRI Cirebon Raya juga mendesak agar ada percepatan realisasi terminal bahan baku rotan di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, para pengusaha dan pengrajin mebel rotan di Cirebon lebih mudah lagi dalam memperoleh bahan baku rotan.

''Kami juga mendorong adanya bantuan Pemerintah Pusat dan daerah dalam upaya promosi di dalam negeri dan luar negeri,'' tutur Sonny.

Kepala Bidang Promosi Lokal DPD AMKRI Cirebon Raya, Muhammad Akbar menambahkan, pihaknya pun berharap adanya percepatan dalam pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi terkait industri mebel dan kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon. ''Perlu juga adanya realisasi program-program pelatihan yang terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri mebel dan kerajinan,'' tegas Akbar.

Akbar berharap, berbagai langkah tersebut dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholder industri mebel dan kerajinan, baik nasional maupun daerah. Hal itu dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri mebel dan kerajinan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika