REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris mempertanyakan efektivitas Komite Anti Tawuran yang dibentuk Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya pada Juni 2015 lalu. Sebab, komite yang dibentuk untuk mengantisipasi tawuran itu menurut Fahira kurang maksimal.
Salah satu indikator penilaiannya, menurut dia lantaran nyaris pecahnya tawuran antara dua kelompok warga dari Gang Manggis 1 dan Gang Sawo, Manggarai, Jakarta Selatan pada 9 Mei kemarin.
Pantauan Republika.co.id, Senin (9/5) malam, polisi dan dan beberapa warga tampak berjaga-jaga di antara dua gang tersebut karena dikabarkan kelompok akan bentrok lagi setelah pada Sabtu (7/5) malam kemarin terjadi tawuran besar hingga membuat pecahan botol tercecer di sepanjang jalan raya depan kedua gang tersebut.
"Setahu saya, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Juni tahun lalu sudah membentuk Komite Anti Tawuran, makanya kita pertanyakan efektivitas Komite ini sehingga tawuran di daerah ini bisa terjadi," kata Fahira ketika berbincang dengan Republika.co.id, Rabu (11/5).
Harusnya, hemat saya, kata Fahira, komite ini sifatnya pencegahan yang salah satu aksinya lakukan deteksi dini. "Pemprov DKI harusnya memiliki peta sosiologis dan kawasan yang berpotensi rawan konflik," ucap dia.
"Kita," kata Fahira melanjutkan, "juga harus pertanyakan apakah komite ini sudah melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan tawuran dan mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin informal untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban dikawasan rawan tawuran. Ini penting dipertanyakan karena tawuran di daerah ini sudah sering terjadi."
(Baca Juga: Tawuran Warga di Manggarai karena Dendam Lama)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
