REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah pejabat negara yang menjadi kader Partai Golkar yang menyuarakan dukungan kepada calon ketua umum tertentu adalah bukan merupakan bentuk dukungan dari istana.

"Kalau ada orang perorang di dalam kabinet, apakah itu seorang menteri dan sebagainya karena dia juga kader Golkar mempunyai preferensi pilihan ya itu monggo-monggo saja.

Tapi kemudian itu bukan berarti presiden, bukan berarti pemerintah, bukan berarti istana," kata Pramono ditemui di area Istana Negara, Jakarta pada Selasa.

Menurut Pramono, seluruh pihak harus dapat membedakan kepentingan negara dan kepentingan pribadi sebagai kader partai tertentu.

Presiden Joko Widodo diagendakan akan menghadiri pembukaan Munas Partai Golkar di Bali pada 15-17 Mei 2016.

Seskab menyatakan dalam acara tersebut Presiden hanya akan membuka munas tersebut dan melanjutkan perjalanan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan serta Rusia.

"Setelah itu tidak terlibat dalam persoalan demokrasi yang terjadi di Partai Golkar," jelas Pramono.

Kendati demikian, Pramono menyatakan Presiden tetap memantau proses Munas Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia.

"Tapi sekali lagi dalam pantauan itu Presiden meyakini dengan siapa saja yang menjadi ketua umum Partai Golkar bukan menjadi hal yang harus terlalu dipikirkan oleh pemerintah ini," tegas Pramono.

Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden Jokowi saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kekesalannya atas isu tidak benar yang menilai dirinya mendukung calon ketua umum tertentu Partai Golkar.

"Kemarin (9/5) saya bertemu beliau, hanya berdua. Beliau sangat marah karena hal itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika