REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan DPP PDIP akan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang menjadi kepala daerah jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Partai tidak akan membela kader yang menjadi kepala daerah maupun angggota DPR dan DPRD yang melakukan korupsi. Kalau ada yang melakukan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, langsung dipecat," kata Hasto Kristiyanto saat membuka Rapat Kerja DPD PDIP se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa (10/9).
Ia menuturkan DPP PDI Perjuangan bukan tempat untuk menggantungkan diri mencari kekuasaan ataupun tempat untuk mencari makan, melainkan bagaimana para kader mengabdikan dirinya kepada rakyat. "Yang paling utama itu kita menyejahterakan masyarakat, bukan untuk mencari kekuasaan," katanya.
Menurut dia, untuk membentengi kader agar terhindar dari korupsi, DPP PDIP mempelopori pembentukan rekening gotong royong. Di mana rekening tersebut diperuntukan kepada kader yang tertarik berpolitik untuk membangun sebuah peradaban yang bersih.
"Rekening gotong royong ini untuk anggota dan diawasi langsung oleh akuntan publik," ujarnya.
Ia menyebutkan seluruh dana yang dikumpulkan melalui rekening gotong royong itu, 40 persen untuk membiayai sekolah partai, 30 persen untuk program kerakyatan dan pemenangan pemilu, 20 persen untuk manajemen partai dan 10 persen untuk pemberdayaan perampuan dan anak. "Jadi seluruh dana ini dipertanggungjawabkan secara jelas, sehingga dapat menghasilkan kader maupun pemimpin baru dan mampu menggunakan alat kekuasaan sebagai pembebas dari kemiskinan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika