REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyesalkan pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu.
"Pak Saut Situmorang sepertinya ingin menyalahkan sistem, namun dalam pernyataannya justru mendiskreditkan HMI yang secara langsung menyinggung juga organ-organ mahasiswa lainnya yang selama ini telah melakukan Latihan Kader (LK) secara berkala di organisasinya masing-masing," kata Direktur Eksekutif Cepsa Martin Philip Sinurat.
Cepsa sangat menyayangkan pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menjadi narasumber acara "Harga Sebuah Perkara" di sebuah stasiun televisi swasta, Kamis (5/5).
Dalam acara tersebut, Saut Situmorang disebutkan menyatakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lulus Latihan Kader I (LK I) justru menjadi "jahat dan curang saat menjabat di pemerintahan".
Padahal, Martin Philip Sinurat mengingatkan berbagai organ mahasiswa itu sudah berumur puluhan tahun dan dalam keterbatasannya sebagai organisasi mahasiswa, selalu berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab untuk mengisi berbagai bidang kehidupan di Indonesia.
"Organ-organ mahasiswa ini telah berusaha menyiapkan kadernya sejak muda untuk mengawal dan membenahi sistem yang ada. Seharusnya KPK dan pemerintah bersyukur masih ada organ-organ mahasiswa yang fokus kepada pengkaderan kepemimpinan mahasiswa." katanya.
Untuk itu, ia berharap Saut Situmorang dapat mengoreksi pernyataannya tersebut, serta KPK juga dinilai seharusnya merangkul organ-organ mahasiswa untuk aktif melakukan pendidikan anti korupsi, bukannya justru menjadikannya pemisalan yang rawan disalahartikan.
Seperti diketahui, pernyataan Saut Situmorang mendapat kecaman dari HMI. Sebagai langkah untuk menyikapi persoalan itu, HMI telah melakukan konsolidasi dengan tiga cabang yakni HMI Makassar, HMI Gowa Raya dan HMI Cabang Bima di Makassar dan berencana melakukan konsolidasi nasional untuk mendesak Sitomorang meminta maaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika