REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar seluruh kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan melalui otonomi yang diberikan. Keberhasilan penerapan otonomi di suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pun ditandai oleh sejumlah indikator.
JK menyebut, salah satu indikator pelaksanaan otonomi dapat berhasil yakni kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan di daerah itu sendiri.
"Apabila hampir banyak daerah yang sangat tergantung pada DAU dan DAK saja, yang ada daerah ada 80 persen DAU dan DAK itu tentu tidak bisa dikatakan daerah itu sudah memberi inovasi dan kreatifitas yang baik," kata JK dalam acara pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).
Selain itu, pemerintah juga telah beberapa kali merevisi UU otonomi guna menyesuaikan kondisi dan perkembangan daerah. UU, kata JK, bersifat dinamis sesuai dengan perkembangannya tanpa mengurangi kewenangan.
"Dibutuhkan revisi-revisi yang sesuai tanpa ingin mengurangi, karena saya ingin mengatakan bupati yang ingin mendapatkan otonomi bukan hanya diukur pada haknya saja tapi juga diukur bagaimana pelaksanaan hak tersebut," kata JK.
Menurut dia, perubahan UU otonomi diperlukan sebagai penyeimbang atau check and balance agar lebih baik. Ia menilai, otonomi dapat terlaksana dengan baik jika terdapat inovasi dan kreativitas, serta peningkatan kemampuan daerah dalam memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya.
Kemajuan suatu daerah pun tergantung pada produktivitas di masing-masing daerah. Di bidang pertanian, daerah tersebut harus dapat meningkatkan produktivitasnya serta kualitasnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
Sedangkan di bidang industri, sektor ini dapat membuka lapangan kerja yang lebih besar untuk masyarakat. "Ketiga, adalah pada bidang jasa supaya dapat menarik daerah tersebut," tambah JK.
Menurut JK, apabila suatu daerah berhasil meningkatkan produktivitas pertanian maupun di sektor industri, maka dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini pun sangat mempengaruhi jumlah penduduk desa yang berkeinginan untuk pindah ke kota atau urbanisasi.
Ia mengkhawatirkan, jika kondisi ini masih berlanjut, maka jumlah penduduk di kota akan meningkat hingga 60 persen pada 10 tahun mendatang.
Untuk mendorong kemakmuran dan kemajuan suatu daerah, pemerintah tengah berupaya membangun infrastruktur yang lebih baik di berbagai daerah, menurunkan tingkat suku bunga, serta mempermudah izin birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
