REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto dan Dirlantas Polda Metro Jaya yang baru Kombes Syamsul Bahri bergerak cepat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas di Ibu Kota Jakarta. Dirlantas harus lebih kreatif dan inovatif untuk mewujudkannya.
“Kedua pejabat Polri yang menangani masalah lalu lintas itu diharapkan bisa bekerja lebih maksimal untuk mengurai kemacetan di Jakarta,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan melalui siaran persnya, Selasa (3/5).
Sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Korps lalu lintas bertanggung jawab untuk mewujudkan Kamseltibcar. Dalam pelaksanaannya, Polri membangun kerja sama dengan instansi lainnya.
“Kami melihat, selama ini koordinasi polisi sebagai penanggung jawab masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas dengan instansi terkait masih kurang efektif,” kata Edison.
Dia berharap, dengan kehadiran kedua pejabat Polri ini, bisa meyakinkan Pemprov DKI agar tidak membuat kebijakan yang pro kontra, seperti rencana penghapusan sistem three in one yang saat ini masih uji coba.
Edison menyarankan, setiap kebijakan Gubernur yang terkait dengan lalu lintas dan pembangunan gedung melibatkan pendapat dan analisa dari Polri. Koordinasi ini guna mengetahui apakah kebijakan Gubernur akan berdampak pada Kamseltibcar lalu lintas. “Dirlantas Polda Metro Jaya yang baru harus bisa meyakinkan Pemprov DKI,” kata Edison.
Saat ini, kata Edison, sudah waktunya Polri lebih dominan untuk mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas. UU No 22 Tahun 2009 juga memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi maupun penegakan hukum lalu lintas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
