REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjuangan kaum buruh menuntut kenaikan upah dan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi isu utama yang paling banyak diekspose media selama satu tahun terakhir. Hasil survei Indonesia Indicator (I2), dari 735 media online di seluruh Indonesia, pada periode April 2015 hingga April 2016, jumlah ekpos kaum buruh di media mencapai 52.162 berita.
"Sepanjang satu tahun, buruh diberitakan sebanyak 52.162 berita," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam siaran pers hasil riset yang bertajuk "Menuntut Upah Demi Hidup Layak", Ahad (1/5). Menurut dia, jika pada 2015, isu BBM dan kesejahteraan menjadi isu utama terkait buruh, maka di tahun ini media lebih banyak menyoroti isu yang secara eksistensial mencemaskan, yakni sistem pengupahan dan PHK. Kedua isu ini menyangkut kesinambungan dan kelayakan hidup buruh di masa depan.
Isu tuntutan kenaikan upah mendapat ekspose di media sebanyak 9.376 atau 19 persen dari total pemberitaan mengenai isu buruh. Menurut Rustika, pemberitaan seputar pengupahan didominasi oleh penolakan terhadap PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 antara pengusaha dan buruh hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Selain soal upah, isu penurunan daya beli kaum buruh akibat tingginya inflasi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok menjadi tuntutan kaum buruh yang paling banyak diekspose media. Selain itu, tuntutan kaum buruh agar sistem outsourcing dihapuskan juga mendapat perhatian dari media. Sistem outsourching dinilai menutup akses pekerjaan layak bagi buruh.
Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lanjut Rustika, juga mendapat ekspose yang besar dari media, yakni 6.059 berita. Pemberitaan mengenai PHK meningkat di bulan September 2015 dan Februari 2016. Menurut Rustika, media umumnya memberitakan penyebabnya adalah perlambatan ekonomi dan penutupan sejumlah pabrik atau perusahaan.
Selain mengekspose tuntutan kaum buruh, media tercatat paling banyak mengekspose aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan kaum buruh. Menurut Rustika, dalam satu tahun terakhir ini media memberitakan aksi demonstrasi sebanyak 10.503 kali. Sebanyak 3.509 atau 33,4 persennya berita tentang aksi May Day. Aksi demo buruh di Istana Negara, kata Rustika, paling banyak diberitakan sebanyak 29 persen. "Istana Negara dianggap sebagai lokasi simbolik strategis agar aspirasi dan tuntutan buruh lebih didengar oleh Presiden," papar Rustika.
Kelompok Buruh
Rustika memaparkan, buruh migran adalah kelompok buruh yang paling banyak diberitakan media, mencapai 4.276 berita. Salah satu isu yang besar soal nasib buruh migran adalah pemancungan dua TKW Siti Zaenab dan Karni Binti Medi Tarsim yang eksekusinya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Indonesia. Eksekusi ini menuai protes dan tuntutan dari pemerintah RI terhadap Arab Saudi. Dua TKW ini dipancung dalam kurun waktu tiga hari.
Nasib buruh tani yang kian terpuruk juga mendapat ekpos media sebanyak 2.689 kali. Nasib buruh tani semakin terjepit karena bencana kekeringan panjang yang melanda Indonesia di tahun 2015. Sedangkan, buruh pabrik diberitakan media sebanyak 2.129. Persoalan buruh pabrik masih berkaitan dengan tuntuan upah yang layak dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa kriminalisasi.
Indonesia Indicator mencatat, organisasi buruh yang paling vokal menyuarakan isu buruh dalam pemberitaan adalah KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). KSPI dikutip sebanyak 3.231 pemberitaan di media. Menurut Rustika, KSPI paling banyak diberitakan oleh media terkait isu-isu seperti PHK, penghapusan outsourcing, kualitas jaminan kesehatan, jaminan pensiun, masalah kriminalisasi buruh, dan upah.
Organisasi buruh lainnya yang paling banyak diekspose media antara lain, FSPMI 1.768 berita, SPSI 1.244 berita, KSPSI 1.217 berita, KSBSI 1.142 berita. Selain organisasi yang berskala nasional, organisasi yang berskala internasional seperti ILO juga mendapat ekspose di media. ILO menjadi salah satu media yang menolak PP Pengupahan.
Menurut Rustika, pada umumnya organisasi buruh yang cenderung diberitakan kontra dengan pemerintah adalah KSPI dan FSPMI. Sementara organisasi seperti KSPSI cenderung bersikap netral. Seperti yang dilakukan oleh KSPSI Yogyakarta yang lebih memilih jalan sehat ketimbang demo di hari Buruh. Adapun organisasi seperti Migrant care lebih partisipatif dalam mengatasi persoalan buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal menjadi tokoh buruh yang paling banyak dikutip oleh media. Tokoh yang juga berdiri sebagai presiden FSPMI ini dikutip oleh media sebanyak 8.230 pernyataan. Tokoh buruh lainnya yang paling banyak diekspose media adalah Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) sebanyak 867 berita, Muhammad Rusdi (Sekjen KSPI) 612 berita, Mudhofir Khamid (Presiden KSBSI) 508 berita, Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) 300 berita, Wahyu Susilo (Analis Kebijakan Migrant Care) 189 berita, dan Nining Elitos (Ketua Umum KASBI) 124 berita.
Rustika menyampaikan harapan agar pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap isu buruh. Menurutnya, intensitas pemberitaan yang tinggi dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait isu buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika