REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan wartawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Ahad (1/5) siang. Aksi tersebut digelar wartawan dalam rangka memperingati hari buruh. 

Dalam orasi yang disampaikan sejumlah perwakilan wartawan, menuntut agar pemerintah dan perusahaan media lebih memerhatikan kesejahteraan wartawan terutama di daerah. Koordinator aksi Mochamad Rudy Hartono mengungkapkan kondisi saat ini masih banyak perusahaan media yang menggaji wartawannya di bawah upah standar. Padahal beban kerja wartawan di lapangan sangat berat. 

Rudy menyontohkan di Jawa Timur saja banyak wartawan yang mendapat upah dibawah Rp 3 Juta. “Upah sektoral tiga juta seratus tambah sekian persen, praktik di lapangan beda, hanya beberapa media dan itu yang besar saja,” kata Rudy.

Selain itu SPLM juga mengkritisi kebijakan perusahaan media untuk wartawan kontributor. Mereka mendesak agar pemberlakuan status wartawan kontributor dan stringer dihapuskan. 

Hal lainnya, SPLM juga mendesak pemerintah untuk melindungi pekerja media dari PHK sepihak oleh perusahaan. Serta meminta Disnaker Provinsi untuk melakukan audit ketenagakerjaan di lingkungan pengusaha media. “Disnaker tidak berani tindak media masa. Makanya kita jadi corong untuk ada audit, berapa banyak wartawan yang berpuluh tahun masih kontrak, padahal undah-undang cuma tiga tahun. Pemerintah harus benahi, media masa juga harus tunduk pada peraturan pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu Rudy juga menyoroti peran Dewan Pers yang dinilainya belum mampu menemukan solusi pemecahan terkait upah wartawan. Ia berharap Dewan Pers mempunyai segera membahas kesejahteraan pekerja media khususnya wartawan dengan pemerintah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika