Sabtu 30 Apr 2016 22:11 WIB

Menaker: 68 Persen Angkatan Kerja Berpendidikan SD dan SMP

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memperhatikan foto saat pembukaan pameran foto Isu Perburuan dan Serikat Pekerja di Hall Utama Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (23/3).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memperhatikan foto saat pembukaan pameran foto Isu Perburuan dan Serikat Pekerja di Hall Utama Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (23/3).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, mayoritas angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Dari 122 juta angkatan kerja yang ada, dia menjelaskan, sebanyak 68 persen di antaranya hanya menikmati jenjang sekolah dari SD hingga SMP. 

Dia menjelaskan, ada 114 juta pekerja yang masih mendominasi jumlah angkatan kerja tersebut. Meski demikian, rendahnya tingkat pendidikan para pekerja, kata Hanif, masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan. 

Hanif menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan menguatkan pendidikan vokasional yang berorientasi kepada skil dan peningkatan kompetensi. Tidak hanya itu, dia mengungkapkan, pendidikan politeknik pun diperkuat untuk menyiapkan angkatan kerja yang lebih berkompeten.

Akan tetapi, kata Hanif, langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang. Bukan untuk menjawab persoalan 68 persen angkatan kerja berpendidikan maksimal menengah yang ada di hadapan mata. Karena itu, Hanif menjelaskan, perlu ada percepatan dari pemerintah agar mereka bisa terserap ke dunia kerja.

Hanif mengungkapkan, masifikasi pelatihan kerja dengan berbagai pola sedang dilakukan. Misalnya, masifikasikai pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah. 

"Untuk BLK ada terobosan tersendiri. Pertama, reorientasi BLK terkait sektor prioritas di BLK, harus ada sektor prioritas termasuk profesi. Profesi dan sektor nanti dihitung berdasarkan pemetaan persaingan, pertimbangan proyek pemerintah yang ada. Kedua, revitalisasi BLK untuk meningkatkan mutu agar lulusan BLK bisa memenuhi kebutuhan industri. Ketiga, rebranding BLK dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BLK, sehingga partisipasi masyarakat  ke BLK semakin tinggi,"jelasnya.

Dikatakan Hanif, pihaknya juga telah melakuka masifikasi melalui pelibatan swasta. Dimana, swasta didorong untuk meningkatkan pelatihan kerja diperusahaan masing-masing. Dengan demikian, ketrampilan karyawan dapat meningkat, jabatan meningka, kesejhateraan meningka dan generasi mendapat pendidikan yang lebih baik. Masifikasi juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

Dia mencontohkan kerja sama yang dijalin dengan PT Toyota Motor di BLK Kupang.‬ Perlibatan country partner seperti Belanda dan Jerman, kata Hanif, juga menjadi penting untuk menguatkan BLK di Indonesia. "Arahan Presiden fokus dan masif. Dimana, yag harus didorong adalah proses masifikasinya,"jelasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement