REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD RI menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu dapat diindentifikasi pada empat konteks utama, yaitu Jawa versus luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI), Perkotaan versus Perdesaan, dan Daerah Perbatasan versus Daerah non Perbatasan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite I Akhmad Muqowam dalam menyampaikan laporan paripurna Komite I, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (29/4).
Realitas ketimpangan antarwilayah ini antara lain dapat dilihat dari data daerah tertinggal pada 2010. Dari 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdapat 199 (43 persen) kabupaten tertinggal, dengan konsentrasi Kawasan Timur Indonesia 62 persen, dan Kawasan Barat Indonesia 38 persen. Dari 199 kabupaten tertinggal tersebut, 27 di antaranya merupakan kabupaten perbatasan.
"Data ini memperlihatkan daerah-daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah miskin dan terbelakang," ujar anggota asal Jawa Tengah ini.
Pengelolaan wilayah (daerah) perbatasan juga semakin rumit dengan realitas Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara. Di daratan Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.
Kawasan perbatasan kontinen ini tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan lima belas kabupaten/kota. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau dan Australia. Kawasan-kawasan perbatasan laut ini umumnya berada di 12 pulau kecil terdepan dari 92 pulau kecil terdepan yang tersebar di 19 provinsi dan 40 kabupaten.
"Juga masalah Papua, satu wilayah RI yang tergambarkan sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Namun pemerintah belum optimal untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Papua," lanjutnya.
Baca juga, Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Mirip Kisah Kaum Tsamud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
