REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Keputusan rapat pleno DPP Golkar yang menetapkan calon ketua umum mesti menyetorkan dana Rp 1 miliar pada saat mendaftar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dinilai wajar. Apalagi setoran diperuntukkan bagi pembiayaan kepanitiaan sekaligus membantu pembiayaan munaslub.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmadi Noor Supit meminta kerelaan para bakal caketum untuk mengeluarkan nominal uang yang telah ditetapkan tersebut."Saya kira kalau sudah jadi keputusan, ya terimalah, itu kan buat biaya kepanitian juga, harus rela," kata Supit usai Rapat Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4) malam.

Dia menjelaskan,  kewajiban menyetor uang untuk pembiayaan munaslub juga tidak hanya dibebankan kepada para bakal caketum, tetapi juga kader partai lainnya dan partai."Selebihnya itu kan dari partai dan bukan hanya untuk caketum," katanya.

Supit menilai, nominal setoran Rp 1 miliar tidaklah besar jika dibandingkan dengan kepentingan partai. Apalagi yang maju caketum adalah para kader Golkar yang tentu sudah dibesarkan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Kata dia, tak ada alasan bagi caketum merasa keberatan atas permintaan setoran uang pendaftaran munaslub.

"Mereka kan kader golkar, pasti sudah mendapatkan kehidupan yang baik karena partai Golkar, masa nggak mau demi partai, wajarlah," kata Ketua Komisi XI tersebut.

Diketahui, rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Kamis (28/4), akhirnya memutuskan pembiayaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dilakukan gotong royong. Untuk setoran yang akan ditanggung caketum, pleno akhirnya menyepakati besaran Rp 1 miliar.

Dengan cara gotong royong ini, semua pihak di Partai Golkar akan dimintai iuran. Mulai DPP Partai Golkar, panitia penyelenggara, dan calon ketua umum (caketum). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika