REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga ibukota agar berhati-hati terhadap adanya penipuan berkedok perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI ke-489.
"Kami menemukan proposal permintaan sponsor HUT DKI yang mengatasnamakan Pemprov DKI. Padahal semua anggaran HUT DKI menggunakan APBD DKI," kata Kepala Biro Umum DKI Agustino Dharmawan di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (28/4).
Menurut dia, Pemprov DKI tidak pernah menyebarkan proposal kepada perusahaan swasta, maupun BUMD dan BUMN untuk kepentingan perayaan HUT DKI Jakarta. "Kami tidak ada kepentingan apapun dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu kami imbau agar warga maupun seluruh pihak terkait berhati-hati dengan permintaan semacam itu," ujar Agustino.
Dia menuturkan salah satu proposal yang ditemukan itu dikirim ke PT Aditoya Multi Guna. Proposal berisikan satu surat beserta brosur mengenai sponsor yang dapat diberikan. Pengirim proposal atas nama Sugeng Suwadi yang merupakan pelaksana publikasi semarak peringatan HUT ke-489 Jakarta dan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI. Surat tersebut tertanggal 06 Januari 2015 dengan nomor 036/HUT-489/JKT/I/2016.
"Untuk meyakinkan pihak perusahaan, surat itu juga menggunakan logo Pemprov DKI Jakarta di pojok kiri atas dan konsorsium Kota Jakarta di pojok kanan atas," tutur Agustino.
Bahkan, sambung dia, tercantum juga tembusan ke Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.
Di dalam surat itu, dia mengungkapkan, pihak pengirim meminta agar pimpinan perusahaan swasta nasional, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah dapat berpartisipasi aktif. Tercantum pula beberapa paket sponsor yang ditawarkan dengan besaran Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.
"Untuk sementara ini, kami publikasikan terlebih dahulu. Namun untuk tindakan selanjutnya, kami masih menunggu arahan dari Pak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Tapi kami tidak bertanggung jawab atas proposal tersebut," ungkap Agustino.
Ikuti Whatsapp Channel Republika