REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) siang ini. Didampingi oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, Zaini melaporkan pemerintah daerah Aceh telah melakukan terobosan baru dalam penandatanganan kontrak kerjasama.
Ia menjelaskan, saat ini, pemerintah daerah Aceh telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama secara terbuka dan lebih transparan daripada sebelumnya.
"Ada ribuan paket yang diangkat dan ditandatangani bersama. Ini menunjukkan suatu terobosan benar-benar pertama kali terjadi. Sebelumnya kan tandatangan kontrak melalui dinas masing-masing yang terkait secara tertutup," kata Zaini di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).
Penandatanganan kontrak kerjasama ini dilakukan di depan satuan kerja perangkat Aceh (SKPA). Menurut Zaini, transparansi kontrak kerjasama ini dilakukan demi kepentingan rakyat Aceh.
"Kalau terjadi suatu kesalahan di pihak SKPA atau pihak rekanan, kita akan mengambil tindakan yang sesuai," tambah dia.
Dalam kesempatan ini, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, juga menyampaikan terkait kondisi keamanan di Aceh yang dinilai kondusif. Selain itu, ia juga menyampaikan persiapan kepolisian daerah menghadapi pemilihan kepala daerah 2017 nanti. Menurut dia, kepolisian daerah juga akan meminta bantuan pengamanan dari Mabes Polri mengantisipasi berbagai kerawanan yang terjadi.
"Memang kelihatannya 2017, tapi bulan Februari namun tahapan-tahapan sudah dimulai sekarang kita sudah mempersiapkan personel kita yang dibackup nanti dari TNI," jelas Husein.
Ikuti Whatsapp Channel Republika