REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan dilibatkannya TNI dalam beberapa pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak tepat sasaran.

"Untuk pembongkaran cukup aparat Satpol PP saja yang bergerak dengan di-backup kepolisian," ujarnya, Senin (25/4).

Prabowo melanjutkan, dilibatkannya aparat kepolisian hanya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jadi dia menegaskan Satpol PP berada di depan, sedangkan kepolisian berjaga di belakang.

"Itupun kepolisian hanya mengawal atau mengawasi. Jadi jangan ada tindakan respresif seperti itu," katanya.

Ia menjelaskan terkait dengan posisi TNI adalah untuk menjaga kedaulatan, bukan berhadapan dengan rakyat.  Jadi dia menyarankan Pemprov DKI cukup menggunakan aparat Satpol PP dan Kepolisian jika sedang melakukan pembongkaran.

"Kepolisian juga tidak di depan, namun cukup di belakang," tegasnya.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seharusnya Pemrov DKI juga memperbanyak dialog atau pendekatan persuasif. Menurutnya selama ini, pendekatan Pemprov DKI terhadap warga penggusuran belum maksimal atau kurang.

Seperti diketahui, Yusril Izha Mahendra melayangkan surat ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia mempertanyakan keterlibatan TNI dalam penggusuran warga di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Namun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa penggunaan TNI dan Polisi sudah ada prosedur tetap (protap). Hal tersebut karena ditakutkan terjadi seperti kasus pembongkaran di Makam Mbah Priok beberapa tahun silam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika