REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mendukung visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, TNI AU memiliki sejumlah kendala. Salah satunya adalah minimnya pesawat-pesawat yang dapat melakukan pengamanan di sekitar wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Hal ini diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna saat membuka Seminar Nasional Kedirgantaraan tentang Penguatan Angkatan Udara dalam Mendukung Poros Maritim Dunia di Klub Eksekutif Persada Purnawira, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/4).
Menurut Agus, dalam aspek pengamanan dan pengawasan di wilayah ALKI, jumlah alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AU memang belum sebanding dengan luas wilayah yang haruas diawasi.
Tidak hanya itu, Agus pun berharap, ada fungsi ganda yang dimiliki oleh pesawat-pesawat tersebut. ''Harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir dimana saja, bahkan yang bisa memiliki double function, seperti pesawat amfibi misalnya. Karena kami pernah memiliki itu, seperti pesawat Albatros dan Catalina,'' ujar KSAU, Selasa (25/4).
Agus menambahkan, setidaknya untuk satu wilayah ALKI paling tidak dibutuhkan minimal empat pesawat amphibi. Agus pun menyebut, TNI AU membutuhkan satu skuadron pesawat amfibi, yang kurang lebih berjumlah 16 pesawat guna mengawasi berbagai aktivitas maritim di tiga ALKI di seluruh wilayah Indonesia.
''Seperti ALKI satu saja, begitu luas. Untuk satu ALKI saja, minimum kami butuh empat pesawat. Ada ALKI dua dan ALKI tiga. Minimum satu skuadron (pesawat amphibi),'' tutur Agus.
Agus menjelaskan, hasil dari Seminar Kedirgantaraan ini akan menjadi bahan kajian untuk TNI AU dalam memperkuat peranannya mendukung visi poros maritim dunia. Seminar ini pun rencananya bakal berlangsung selama dua hari, Senin (25/4) dan Selasa (26/4).
Dalam seminar ini akan diundang berbagai pihak, mulai dari Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan dan sejumlah pakar dalam Hukum Udara dan Hukum Laut. ''Dengan seminar ini akan ada hasil diskusi dan hasil kajian yang akan kami tindaklanjuti," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
