REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Anggota Komisi III DPR RI Romahurmuziy menilai, maraknya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah akibat dari kelebihan kapasitas. Akibatnya, para penghuni Lapas sangat mudah untuk tersulut emosi baik itu dengan sesama warga binaan atau dengan petugas sipir.
''Yang pasti karena kelebihan kapasitas. Di Indonesia kelebihan kapasitas dari lapas sudah mencapai 750 persen,'' kata Romi usai menghadiri International Conference of Asian Political Parties (ICAPP), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (23/4).
Ketua Umum PPP itu menilai pembangunan Lapas untuk menambah kapasitas dan fasilitas sangatlah mendesak. Lalu, revisi UU KUHP, terutama terkait terpidana narkoba juga perlu diprioritaskan.
Sebanyak 70 persen dari terpidana yang menghuni Lapas adalah terpidana narkoba. Di antara mereka, sebanyak 80 persennya adalah pengguna. Dia menjelaskan, mereka mungkin lebih memerlukan hukuman sosial yang bisa mengurangi kelebihan kapasitas Lapas.
Romi menilai, fungsi pemasyarakatan yang ada juga kurang berjalan dengan baik. Sehingga, daripada BNN memburu bandar narkoba yang ada di luar Lapas, ada baiknya semua Lapas dilakukan razia mendadak di seluruh Indonesia."Supaya itu mengurangi peredaran narkoba. Ini akan terus berulang selama kelebihan kapasitas dan bandar narkoba yang sekarang mendiami Lapas tidak ditangkap untuk tidak beraksi lagi,'' ujarnya.
Selain itu, lanjut Romi, kalau terpidana terorisme ada isolasi, ia menyatakan untuk terpidana narkoba apalagi yang bersifat kambuhan, harus juga ada isolasi. Menurut dia, dampak merusak mereka jauh lebih besar dari terorisme.
"Ini problem dari terpidana narkoba dengan hukuman yang bisa digantikan dengan hukuman sosial, dan melihat kualitas kejahatan apakah itu bersifat kambuhan atau pengguna pertama,'' jelasnya.
Soal Sipir, dengan lebihnya kapasitas otomatis personilanya juga kurang. Kalau sipir ditambah, tapi fasilitas untuk petugas juga tidak memadai. Solusinya, menurut Romi, kalau terjadi over crowding adalah anggaran. Karena untuk membangun lapas membutuhkan anggaran yang besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika