REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan kepala daerah untuk mencermati betul area rawan korupsi. Hal ini ditekankan Tjahjo menyusul banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi dan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Makanya saya minta area rawan korupsi ini betul-betul dicermati, adanya kasus-kasus korupsi hendaknya jadi warning," kata Tjahjo dalam Pembukaan pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah angkatan 1 di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (22/4).
Selain itu, ia juga meminta agar kepala daerah bisa membangun sinergi yang baik dengan semua pihak, mulai dari perangkat tingkat bawah hingga tingkat atas, terutama juga DPRD di setiap daerah. Tanpa sinergi yang baik mustahil pembangunan dan program di daerah bisa berjalan dengan baik.
"Karena pembangunan lahir dari sinergi kepala daerah dengan DPRD dan perangkat lainnya,
Termasuk meminta agar kepala daerah rutin menggelar pertemuan dengan jajaran SKPD dan perangkat pemerintah.
"Rutin anda undang camat, SKPD, disitu dibahas anggaran, apa yang dikerjakan, masalahnya apa, dan gimana dipecahkan," kata Tjahjo.
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) melalui pembekalan angkatan I kepada 92 bupati/walikota terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.
Kegiatan ini dilaksanakan dua angkatan. Pertama pada 21 - 25 April dan kedua 18 - 22 Mei guna meningkatkan pemahaman terhadap filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai produk kebijakan para kepala daerah ini.
Kemudian, agar bupati/walikota beserta wakilnya ini paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain para kepala daerah ini, Kemendagri juga akan melakukan pelatihan dan pembekalan kepada para istri kepala daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika