REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi salah satu ujian bagi terhadap konsep Indonesia sebagai poros maritim yang menjadi salah satu acuan program kerja pemerintah.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Rizal Damanik dalam diskusi tentang sengkarut reklamasi di ruang wartawan parlemen di Gedung MPR/DPD/DPR Jakarta, Kamis mengatakan bagaimana pemerintah menangani masalah reklamasi di Teluk Jakarta menjadi ujian bagi niat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Itu (poros maritim) terkait pula dengan bagaimana mengembangkan laut termasuk sumber daya alamnya dan juga nelayan," kata Rizal.

Ia mengatakan daripada membuat pulau baru dengan melakukan reklamasi, maka bila bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan, maka Kepulauan Seribu seharusnya yang dilengkapi infrastrukturnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Iindef Enny Sri Hartati yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi itu mengatakan bila perencanaan reklamasi matang dan sesuai prosedur yang ada maka tidak akan timbul konflik dan juga perbenturan aturan yang ada.

Enny mengatakan, bila berkeinginan untuk mendorong perekonomian maka reklamasi tidak hanya menyasar tujuan-tujuan bisnis khususnya bidang properti, namun juga bagaimana mengembangkan perekonomian nelayan.

Pemerintah pusat juga diminta tegas untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta dengan mengeluarkan perintah tertulis dan disampaikan kepada pihak terkait.

"Dalam kondisi yang ada saat ini jangan hanya sekadar 'speak', tapi harus ada keputusan tertulis atau surat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika