REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Sulsel) Sahabuddin Kilkoda mengatakan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulsel saat ini mengalami kelabihan kapasitas.
"Idealnya, kalau seperti Rutan Klas I Makassar dihuni binaan 700 orang, namun sekarang dihuni 1.700 warga binaan," kata Sahabuddin Kilkoda usai bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis (21/4).
Dampak dari kelebihan kapasitas ini, juga menyebabkan rasio antara petugas penjaga dengan jumlah warga binaan jauh dari ideal. "Rasio antara petugas yang jaga dengan warga binaan sudah tidak sesuai, bahkan 1 berbanding 100, padahal seharusnya 1 banding 10," ujarnya.
Pihaknya, kata dia, memberitahu kepada pemerintah pusat bahwa petugas di Makassar kewalahan. "Makanya, kami juga memohon ke pemerintah daerah, kalau ada pegawai di instansi lain yang mau gabung, kami siap. Harus berstatus PNS, tapi bertugas di penjagaan," ungkapnya.
Menurut dia, saat ini sudah hampir 7.000 warna binaan yang tersebar di 28 Lapas dan Rutan di Susel. "Warga binaan didominasi kasus narkoba, sekitar 60 persen, imbuhnya.
Terkait rencana pembangunan Lapas anak, ia mengatakan sampai sekarang ini anggaran masih dalam proses pengusulan ke pusat.
"Ini masih dalam proses pengkajian. Bagaimana membangun lapas anak yang bagus. Kalau yang ada sekarang, dibenahi dulu. Nanti dibangun yang baru," jelasnya.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meminta Kanwil Hukum dan HAM menjadikan pembangunan Lapas anak dan perempuan sebagai perhatian pemerintah.
"Saya harap, Kanwil Hukum dan HAM Sulsel itu terbaik se Indonesia. Kalau ada apa-apa, kendala terkait pembangunan Lapas anak, kita selesaikan bersama," kata Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika