REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib ke-10 sandera WNI yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf hingga kini masih belum jelas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun berharap agar negosiasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina segera memberikan hasil.

"Iya, masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemerintah Filipina, mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya. Kita harapkan sebelum akhir bulan itu ada solusi yang baik dari pembicaraan-pembicaraan oleh instansi Indonesia dengan aparat kita di sini dengan aparat Filipina," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/4).

Peristiwa pembajakan kapal bermuatan batu bara oleh kelompok radikal Abu Sayyaf inipun berimbas pada puluhan kapal tongkang yang takut berlayar kembali ke Filipina.

Selain itu, banyak juga perusahaan yang melarang kapalnya untuk berlayar melewati perairan tersebut. Kondisi ini, kata JK, berimbas pada ekspor batubara ke Filipina sehingga mempengaruhi aliran listrik di negara tersebut. Selain itu, ekspor dari Indonesia pun juga terdampak.

"Ini yang masalah itu Filipina. Sekarang beberapa kota itu laporannya itu sudah byar-pet listriknya. Karena semua batu bara, sumber listrik mereka dari Indonesia, ada lebih 20 tongkang yang sekarang ada di pelabuhan-pelabuhan di Filipina, yang tidak mau pulang batu bara bertumpuk di Tarakan, Banjarmasin untuk Filipina itu tidak jalan. Jadi akibatnya itu nanti ke Filipina sendiri," jelasnya.

JK pun meminta adanya jaminan agar pengamanan di perairan Filipina ditingkatkan. Sehingga, kapal-kapal yang akan berlayar tak khawatir lagi akan dibajak. Menurut dia, pemerintah pun tengah membicarakan hal ini dengan pemerintah Filipina.

"Bagaimana pemerintah Filipina memberikan pengamanan kepada kapal-kapal yang lewat di perairan FIlipina. Itu kan soal, bisa patroli bersama, bisa memberikan pengawalan kepada kapal-kapal kita. Semua lagi dibicarakan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika