REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah hingga saat ini masih melakukan negosiasi demi kemanusiaan para sandera dan keluarga korban perampokan dan penculikan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf.

"Kita tetap melakukan negosiasi demi kemanusiaan, mudah-mudahan dapat dicapai suatu solusi yang baik," katanya di Jakarta, Rabu (20/4).

Terkait rencana perusahaan tempat para sandera bekerja untuk membayar tebusan kepada para penculik, Wapres mengatakan hal itu bukan urusan Pemerintah.

Pemerintah Indonesia, tegasnya, tidak akan membayar tebusan tersebut melainkan terus mengupayakan negosiasi demi kemanusiaan, baik para korban maupun masyarakat di sekitar lokasi penculikan.

"Pemerintah tidak ingin melewati jalur. Kalau pengusahanya ada jalur sendiri, maka itu tentu terserah mereka. Tetapi yang jelas Pemerintah tetap melewati jalur pemerintahan," jelasnya.

Wapres juga mengatakan Pemerintah Filipina juga bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan bernegosiasi dengan para kelompok radikal tersebut.

Kedua negara, yakni Indonesia dan Filipina, tidak berencana melakukan operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf mengingat dapat berpotensi memakan korban sipil.

"Filipina sendiri sangat kooperatif. Oleh karena itu Pemerintah Filipina tidak merencanakan juga serangan karena takut akan banyak korban," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika