REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menilai pemberhentian aktivitas kapal KRI di Tarakan tak perlu dilakukan. Hal tersebut akan menghambat proses perekonomian di sana.
Luhut menilai, langkah yang paling tepat adalah memberikan pengamanan di daerah perbatasan laut. Ia mengisyaratkan nelayan juga perlu tetap melakukan pemancingan ataupun akses transportasi perdagangan.
Untuk saat ini ia memastikan keadaan masih dalam under control. "Jangan berhenti juga nanti perekonomian di sana gimana. Makanya ini tunggu tanggal 3 Mei, Menlu dan Panglima TNI akan melakukan pertemuan dengan perwakilan malaysia dan filipina," ujar Luhut di Manado, Selasa (19/4).
Luhut mengatakan pembahasan tiga Mei mendatang guna mendiskusikan operasi bersama dan nota kesepakatan antar tiga negara terkait penanganan pidana di Laut. Antisipasi perompakan yang sempat dirasakan Indonesia dan Malaysia serta melibatkan pemerintahan Filipina dirasa Luhut harus didiskusikan bersama.
"Ini kan melibatkan tiga negara. Setidaknya kalau ada join operation para perompak gak berani lagi macam-macam," ujar Luhut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zhon sempat meminta pemerintah untuk menahan seluruh kegiatan yang melibatkan KRI dan WNI agar perompakan tak terjadi lagi. Pemberhentian aktivitas sementara ini dirasa Fadli perlu menyusul negara sendiri mempersiapkan aspek keamanan laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika