REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah Indonesia memberi peringatan pada kapal-kapal asal Indonesia untuk berhati-hati saat melintasi jalur pelayaran Filipina. Menurut dia, meskipun dalam beberapa terakhir ini terjadi kerawanan keamanan di jalur tersebut, namun pemerintah tak bisa menutup jalur pelayaran.
"Pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk menutup. Bahwa kapal-kapal Indonesia diperingatkan untuk hati-hati atau menghindari jalur itu, ya tentu bisa dipertimbangkan tapi tidak mungkin Indonesia menutup. Itukan daerah pelayaran internasional," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/4).
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan instruksi agar kapal Indonesia meminta pengawalan dari aparat keamanan jika akan kembali ke Indonesia. JK juga mengaku hingga saat ini masih belum menerima informasi terbaru terkait penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Presiden sudah instruksikan itu untuk pergi-pulang ada pengawalan itu. Presiden sudah instruksikan," kata JK.
Sebelumnya, usai menemui Wapres JK, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyarankan agar kapal dari Indonesia meminta pengawalan dari pihak militer Filipina jika ingin kembali ke tanah air. Setelah itu, kapal-kapal Indonesia tersebut dapat meminta bantuan pengawalan dari militer Indonesia dalam perjalanan pulangnya.
"Begini, kami minta bahwa ini ada 6 kapal niaga kapal tongkang batu bara yang ada di wilayah perairan Filipina, itu kami sarankan kalau mau pulang ke Indonesia saat ini lebih baik ada jaminan pengawalan dari militer Filipina, lalu dijemput militer Indonesia," kata Jonan.
Jika tak memiliki pengawalan dari pihak militer, ia menyarankan untuk menunda kepulangan ke Indonesia. Lantaran jalur pelayaran yang sering digunakan untuk rute perdagangan Indonesia-Filipina rawan keamanannya, Jonan menyarankan agar mencari rute lain.
Penggunaan rute lain pelayaran tersebut diharapkan dilakukan hingga tercapai kesepakatan jalur pelayaran Filipina dan Indonesia. "Saya dengar panglima dan Menlu bicara itu ke Filipina," tambah dia.
Menurut dia, tingkat pengamanan di jalur pelayaran tersebut harus ditingkatkan sehingga peristiwa serupa tak terulang kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika