REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis pergantian posisi Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah Amalia sebagai Wakil Ketua DPR RI selesai pekan ini. Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman mengatakan pihaknya sudah memenuhi seluruh syarat administratif.

“Kita berharap pekan ini mereka (pimpinan) bisa mengadakan rapat pimpinan dan memutuskan (rotasi),” kata Sohibul di Jakarta, Selasa (19/4).

Sohibul mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat atas nama fraksi PKS terkait pergantian itu. Dalam rapat pimpinan DPR pekan lalu memutuskan untuk menunggu surat dari fraksi PKS terkait pergantian Fahri Hamzah. Syarat untuk mengusulkan pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hak fraksi PKS di DPR RI.

PKS langsung merespons dengan memeritahkan fraksi mengirim surat rotasi ke pimpinan DPR RI melalui sekretariat jenderal. Akhirnya, Jumat (15/4) fraksi PKS sudah mengirim surat rotasi Fahri ke sekretariat jenderal DPR. Diprediksi, surat dari fraksi PKS baru diterima pimpinan DPR pekan ini.

Sohibul menegaskan pergantian posisi Fahri sebagai pimpinan DPR dengan proses pergantian antar waktu (PAW) merupakan dua hal berbeda. Rotasi Fahri dari kursi pimpinan DPR merupakan hak fraksi, sedangkan dalam proses PAW, Fahri dalam melakukan upaya hukum untuk pembatalan. Artinya, kata dia, setelah menerima surat dari fraksi, pimpinan DPR harus segera memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau berlarut ada implikasi hukumnya, seseorang yang diberi kewenangan tapi tidak melakukan proses, ada implikasi hukumnya,” tegas Sohibul.

Selain melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) serta tata tertib DPR, PKS juga menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik untuk memuluskan proses pergantian Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Kita membangun komunikasi pada pimpinan partai politik maupun pada pimpinan DPR soal itu (rotasi), saya tidak bisa sebutkan satu per satu, di luar itu juga melakukan lobi untuk meyakinkan mereka (pimpinan DPR),” tegas Sohibul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika