REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyasar sebanyak 200 desa di Tanah Air untuk program usaha bersama komunitas (UBK). Sebanyak 200 desa ini masuk wilayah 44 kabupaten di 19 provinsi.

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua M Yoltuwu mengatakan berbeda pada tahun sebelumnya, program pada tahun ini akan menggunakan metode pengusulan dari bawah untuk melihat potensi lokal, kebutuhan pasar di tingkat lokal serta menentukan jenis barang yang diproduksi.

Metode tersebut didukung dengan kegiatan pendampingan kelembangaan, pendampingan produksi serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program tersebut dapat menjadi inisiatif usaha menuju kemandirian ekonomi kawasan desa.

Pada 2015, program tersebut diselenggarakan di 100 desa yang termasuk dalam 36 kabupaten di 19 provinsi. "Kami mendorong inisiatif warga desa untuk membentuk UBK dengan target produksi barang-barang kebutuhan harian masyarakat," kata dia, Jumat (15/4).

Sebelumnya, jenis produk yang diproduksi ditentukan dengan dengan metode penentuan dari pusat. Begitu juga dengan bantuan berupa mesin dan bahan baku. Program UBK mampu memberikan pertambahan pendapatan bagi keluarga yang ikutserta menjadi anggota komunitas. Setiap keluarga mendapat tambahan penghasilan hingga Rp 240 ribu per jiwa per bulan atau setara dengan tujuh persen, di luar pendapatan rutinnya.

Johozua menyebut penerima manfaat program UBK mencapai empat juta jiwa dan mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 0.18 persen atau setara dengan 449.550 jiwa. Program tersebut memiliki potensi kontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga mendekati angka Rp 1 triliun dari perputaran ekonomi langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika