REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Banyak pihak mempertanyakan rasa empati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) saat menggusur lahan di Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara. Salah satunya pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Umaimah Wahid.

"Memang alasan menggusurnya karena tanah itu milik negara, tapi kenapa dilakukannya saat anak-anak sedang menghadapi ujian nasional, dan terlebih lagi kabarnya tidak ada dialog," kata dia kepada Republika.co.id.

Menurut Umaimah, Ahok seharusnya lebih mau komunikatif dengan masyarakat. Faktanya, ada masyarakat di sana yang harus dilihat. "Kalau memang itu tanah negara, kok bisa mereka punya sertifikatnya? kan aneh," kata dia.

Bisa jadi itu proses kesalahan di masa lalu, tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan demi nasib warga. Dalam proses penyelesaian penggusuran, baik di Luar Batang ataupun wilayah lain di DKI Jakarta, Pemprov harus menghargai masyarakat. Dalam proses berpolitik, warga masih bisa diajak berbicara.

"Strategi Pak Jokowi (saat masih menjadi Gubernur DKI) bisa dilakukan seperti blusukan, tanyakan masalahnya apa dan sebaiknya solusinya bagaimana," ujarnya.

Jadi, arahnya bukan hanya dari atas ke bawah, melainkan juga dari bawah ke atas. Dengan begini, diharapkan penyelesaian dapat membahagiakan dua pihak. Pemerintah mendapatkan tanahnya dan masyarakat tidak terlalu dirugikan. Umaimah menyebut sudah seharusnya proses politik dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika