REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi Yudisial masih mengkaji dan menganalisis hasil sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan gugatan Ketua kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.

Gugatan dikabulkan itu terkait atas status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk Kadin setempat.

"Masih dikaji dan dianalisis, masih butuh waktu panjang," kata juru bicara KY Farid Wajdi, Kamis (14/4).

Menurut dia, KY sudah melakukan pemantauan sidang praperadilan tersebut sejak awal. Secara prosedural, kata dia, tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Namun, lanjut dia, jika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup, KY akan membentuk tim untuk penanganan lanjutan kasus tersebut. Ia menjelaskan KY tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan perkara tersebut.

"KY Tidak masuk wilayah itu. Tetapi kalau ada pelanggaran kode etik, itu masuk ranah kami," tegasnya.

Sebelumnya, PN Surabaya mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Ketua kadin Jatim La Nyalla Mattalitti, atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk Kadin Jatim.

Hakim tunggal Ferdinandus menyatakan penetapan status tersangka terhada La Nyalla tidak sah dan tidak berdasar hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Larang DPO Ajukan Praperadilan)

Ikuti Whatsapp Channel Republika