REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, buntut berhentinya pembangunan di atas lahan reklamasi berdampak kepada industri properti. Baginya, kerugian di industri properti juga berimplikasi pada kerugian pemerintah.

Pria yang biasa dipanggil Ahok itu menyatakan, pergerakan ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia, digerakkan oleh sektor properti. Oleh karena itu, jika roda sektor properti berhenti atau bergerak lambat, maka berpengaruh besar pada semua sektor lain, seperti terhambatnya penyerapan tenaga kerja dan industri pendukung properti, seperti keramik, cat, atau paku.

"Jadi, di dunia, industri properti itulah yang membuat pergerakan ekonomi terbesar di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi mau di Tiongkok (Cina), mau di Eropa, semua adalah properti, itu rugi semua," katanya kepada wartawan, di Balai Kota, Kamis (14/4).

Ia menyebut lambatnya pergerakan industri properti pun akan berpengaruh kepada pemerintah. Sebab, industri properti turut menyumbang pajak yang tergolong besar. Sehingga, menurut dia, pengurangan pungutan pajak dari sektor properti bisa membuat jumlah subsidi bagi rakyat berkurang.

"Apalagi pajak pemerintah, itu transaksi BPHTP. Kamu tinggal, punya tanah, bayar PBB, bayar listrik, listrik enggak ada subsidi di situ. Belum lagi nampung tenaga kerja. Orang butuh tenaga kerja begitu banyak. Jadi, yang jelas, pertumbuhan ekonomi kita akan tertahan kalau menahan (reklamasi), membatalkan itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika