REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra memberikan pendapatnya mengenai proyek kereta cepat. Yusril juga meminta Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam melanjutkan proyek kereta cepat setelah putusan pengadilan Cina.

“Jika apa yang diberitakan dan dikutip oleh media berbagai negara itu benar adanya, maka Pemerintah Jokowi harus ekstra hati-hati untuk melanjutkan kerja sama konsorsium 4 BUMN,” kata Yusril, Rabu (13/4).  

Terlebih, kata dia, proyek kerja sama tersebut dilakukan dengan  China Railway Construction. Menurutnya, kehati-hatian pemerintah perlu dilakukan karena adanya putusan pengadilan korupsi di Cina yang memvonis bersalah dua pejabat pemerintahnya. 

“Apalagi disebutkan dengan jelas kedekatan kedua pejabat Cina itu dengan pemerintah Presiden Jokowi dan adanya remittance 5 juta dolar kepada Menteri BUMN kita,” tutur Yusril.   

Dia berpendapat, aparat penegak hukum anti rasuah di Indonesia berkewajiban untuk menyelidiki adanya korupsi dalam kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, lanjut Yusril, proyek tersebut  sudah di-groundbreaking Presiden Jokowi berdasarkan data dan informasi putusan pengadilan Cina.

“Aparat penegak hukum kita dapat bekerjasama berdasarkan mutual legal assistant dengan Pemerintah Cina,” ungkap Yusril. Dia berharap, aparat penegak hukum bertindak cepat jika apa yang diberitakan di media berbagai negara benar adanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika