REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berita remmitance atau transfer dana senilai 5 juta dolar AS dari perusahaan kereta api Cina kepada Menteri BUMN Rini Soemarno tetap akan berpolemik walaupun kebenaran pemberitaan itu telah dibantah.

Bahkan, menurut aktivis antikorupsi, pemberitaan ini akan terus menggerus kewibawaan Presiden Joko Widodo. Alasannya, nama Rini sebelumnya juga tersangkut di dokumen penghindar pajak Panama Papers.

"Walaupun dibantah, tapi nama Rini juga terkait Panama Papers. Kalau ini dibiarkan, tentu ini akan menurunkan wibawa Presiden Joko Widodo, yang selalu menggaungkan pemerintahan bersih anti-korupsi," kata Pendiri Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti.

Ray menegaskan, terlepas dari persoalan hukum apakah benar atau salah pemberitaan tersebut, seharusnya presiden harus bersikap. Sebab, rumor terhadap Rini ini bukanlah yang pertama kali.

Menurut dia, presiden harusnya melakukan evaluasi mendalam terhadap Menteri BUMN. "Dan momentum resuffle bisa jadi menjadi langkah tepat Presiden Joko Widodo menlihat mana selama ini jajaran menteri yang justru terus merusak kewibawaan pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, beredar pemberitaan dari brudirect.com yang menyebutkan Menteri BUMN, Rini Soemarno mendapatkan transfer dana 5 juta dolar AS oleh perusahaan kereta api China, China Rail Way Construction Limited. Dana itu terkait proyek kereta cepat di Indonesia.

Menteri Rini membantah berita tersebut. Menurut dia, pemberitaan itu merupakan fitnah terhadap dirinya. Laman web dari sumber berita ini pun telah hilang, dan hanya menyebut klarifikasi dari sumber berita sebelumnya yang tidak benar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika