REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan pemerintah belum siap menjalankan kebijakan kantong plastik berbayar secara penuh. Belum tersedianya kantong alternatif yang terjangkau dan minimnya pemberian informasi kebijakan diharapkan menjadi koreksi bagi pemerintah.
Informasi yang dihimpun Republika.co.id, berdasarkan penelitian YLKI pada Maret – April di 25 lokasi ritel Provinsi DKI Jakarta, mencatat empat keluhan utama konsumen terhadap program kantong plastik berbayar.
Keluhan utama konsumen adalah belum jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantomg plastik (33,7 persen), kebijakan tidak efektif karena harga kantong plastik sangat murah (27,3 persen) dan belum semua ritel menyediakan kantong belanja alternatif dengan harga terjangkau (17 persen).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, mengatakan berdasarkan hasil survei, masyarakat umumnya telah memahami tujuan kebijakan kantong plastik berbayar.
“Sekitar 26,1 persen responden paham kebijakan untuk mengurai sampah dan menjaga lingkungan. Sayangnya, cukup banyak pula responden yang menganggap kebijakan ini belum efektif mengingat harga kantong plastik murah sementara harga kantong belanja alternatif jauh lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan pelaksanaan kebijakan yang belum total,” jelas Tulus kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/3).
YLKI juga menilai informasi mengenai pelaksanaan kebijakan belum maksimal disampaikan oleh para kasir. Menurut Tulus, survei dari 25 lokasi ritel menyebut sebanyak 88 persen tempat telah memasang informasi kebijakan kantong plastik berbayar.
Meski demikian, mayoritas kasir di masing-masing lokasi ritel tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan kantong plastik berbayar. Persentase kasir yang belum menyampaikan informasi tambahan bahkan mencapai 88 persen.
Melihat hasil survei, Tulus meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung lebih dari sebulan tersebut. “Sampai saat ini kami belum melihat adanya evaluasi dari pemerintah. Karena kesadaran masyarakat sudah mulai terbangun, pemerintah sebaiknya mulai menerapkan kebijakan secara lebih total, kalau bisa merata tidak hanya terhadap ritel,” tegas dia.
Kebijakan kantong plastik berbayar mulai diterapkan sejak 21 Fabruari lalu. Kebijakan ini dilaksanakan di 22 kota, antara lain Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Yogyakarta, Kendari dan Jayapura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika