REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno disebut-sebut dalam pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin.
Dalam pemberitaan yang dilansir dari Reuters tersebut, Ji Wenlin bersama dengan Zhou Yong Kang dari Partai Komunis Cina mengaku sejumlah proyek besar yang mereka lakukan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mendesak kepolisian dan Dirtipikor mengusut kabar tersebut. Ia menyebut, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk membuktikan kebenaran kabar itu.
"Polri dengan Dirtipikor bekerja cepat dan jangan hanya mendiamkan kasus ini," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (13/4).
(Baca: Rini Soemarno Mengaku Difitnah Namanya Disebut di Kasus Korupsi Cina)
Pertama, Neta menuturkan, yakni mengklarifikasi pengakuan kedua pejabat Railway Corporation (CRC) itu. Kedua, jika pemberian uang itu benar, maka Menteri Rini sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Dirtipikor harus segera mengusutnya, apakah uang tersebut sebagai uang suap atau bagian dari komisi proyek," ujarnya.
Desakan pengusutan ini, menurutnya, dapat membuat polri berperan aktif membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Revolusi Mental. Neta menyebut, pengakuan kedua pejabat CRC tersebut sangat mengejutkan.
Terlebih, pengakuan tersebut diungkapkas karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat Cina di Thailand. Ia mengatakan, Ji Wenlin sudah divonis hukuman delapan tahun, sementara Zhou Yong Kang divonis 14 tahun. Keduanya, ia melanjutkan, pernah hadir saat ground breaking proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta beberapa waktu lalu.
"IPW menilai sudah saatnya Polri berperan aktif memburu informasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha dari luar negeri," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika