Selasa 12 Apr 2016 19:24 WIB

Keluarga Masuk Daftar Offshore Leak, Ini Penjelasan JK

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla turut masuk dalam daftar Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) Offshore Leak. Menanggapi hal itu, JK menegaskan keluarganya yang masuk dalam daftar dokumen tersebut tidak melakukan tindakan ilegal.

"Sama sekali tidak dan semua saya suruh cek pajaknya. Semua jelas pajaknya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/4).

Meskipun begitu, ia tak mengelak dalam daftar tersebut kemungkinan juga ada sejumlah nama yang melakukan pelanggaran hukum. JK pun kembali mengingatkan, di dalam dokumen itu juga dicantumkan peringatan bahwa tak semua nama yang masuk daftar telah melakukan pelanggaran hukum.

"Tapi ada juga tentu yang mengirim keluar. Itu yang mengirim keluar itu motifnya harus kita periksa," kata JK.

Ia menjelaskan, pada awal tahun 2000, banyak perusahaan yang mencari dana modal kerja dari luar negeri lantaran kondisi ekonomi di dalam negeri tengah dilanda krisis. Hal ini juga terjadi pada keluarganya.

Selain itu, kondisi ekonomi yang krisis juga menyebabkan perusahaan sulit melakukan ekspor dengan menggunakan bank dalam negeri. Sehingga, mereka harus mencari alternatif lain, yakni menggunakan bank dan perusahaan dari luar negeri. Ini merupakan upaya penyelamatan terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia setelah mengalami krisis.

"Itu upaya karena kita baru keluar dari krisis, mencari upaya kesempatan di luar karena waktu itu memakai perusahaan vital di luar supaya waktu itukan perusahaan dalam negeri banyak yang di-blacklist, banyak yang tidak bisa memenuhi syarat karena ada masalah-masalah karena itu pakai dari luar. Jadi, justru itu upaya penyelamatan setelah krisis," kata JK.

Lebih lanjut, JK menilai tak perlu mengklarifikasi munculnya sejumlah nama keluarganya dalam dokumen Offshore Leaks jika memang tak melakukan kesalahan. Ini, kata dJK, dapat dibuktikan dengan mengecek pembayaran pajaknya.

Menurut dia, pemerintah juga pernah melakukan hal serupa untuk mempermudah bisnis. "Jangan lupa pemerintah juga bikin begitu, ya kan? Contohnya Petral walaupun belakangan dibubarin," kata dia.

Seperti diketahui, keluarga JK turut masuk dalam daftar Offshore Leak, yakni Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar), dan Erwin Aksa (keponakan).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement