REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Konferensi Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI) telah berlangsung di Ambon, tepatnya di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Konferensi IPPSI bertujuan membangun persamaan persepsi dalam rangka pembangunan keserasian sosial di Indonesia. Konferensi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan keselarasan antarelemen sosial dan antarelemen sosial dengan pemerintah. 

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan dalam rangka membangun keserasian sosial di Maluku, rakyat Maluku punya pengalaman konflik 1999 hingga 2003. Meski kala itu terjadi gesekan (kekacauan) sosial, masyarakat Ambon akhirnya mampu menyadari bahwa konflik adalah sesuatu yang merusak kehidupan sosial hingga berimbas pada semua aspek kehidupan.  Masyarakat Maluku bertekad  tidak mau mengulangi peristiwa itu dan bahkan ingin senantiasa menghindari konflik.

“Kami bertekad untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia karena Maluku merupakan salah satu daerah multikultural dan maritim terbesar di Negara ini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (12/4).

Maluku terdiri dari 1.340 pulau, 117 bahasa, 100 sub-suku serta agama multireligius. "Apabila kami dan masyarakat Maluku tidak dapat mengelola dengan baik keragaman tersebut maka akan menimbulkan persoalan sosial yang sangat besar," kata Said.

Konferensi IPPSI juga dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa. Usai pembukaan konferensi, Khofifah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Keserasian Sosial yang berlokasi di desa Hunuth, Kota Ambon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika