REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang membangun simpang susun Semanggu untuk mengurangi kemacetan. Menurut YLKI, simpang susun Semanggi bukanlah solusi jangka panjang mengurangi kemacetan Jakarta.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan simpang susun Semanggi hanya bisa menjadi solusi jangka pendek di sekitar Semanggi. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama.  "Kemampuan simpang susun tersebut mengurai kemacetan tidak lebih dari 6 bulan-1 tahun saja. Selebihnya, simpang susun justru akan berfungsi sebaliknya: memicu dan melahirkan kemacetan baru," kata dia, Sabtu (9/4).

Hal ini disebabkan karena pembangunan fly over atau under pass, selalu dibenturkan dengan tidak imbangnya rasio luas jalan dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Bagi YLKI, fly over, under pass dan bahkan pembangunan jalan baru hanya menjadi "karpet merah" bagi pengguna kendaraan pribadi. Apalagi angkutan umum di Jakarta sampai detik ini masih amburadul, sekalipun Transjakarta.

Pembangunan simpang susun Semanggi, kata dia, menjadi hal yang kontra produktif bagi lalu-lintas di Jakarta. Apalagi dari sisi tata-ruang, simpang susun Semanggi akan memperburuk tata ruang di sekitar Semanggi.  "Seharusnya Pemprov DKI hanya membangun simpang susun atau under pass, untuk lokasi yang beririsan dengan rel kereta api (lintas sebidang)," ujarnya.

Selain itu, hal mendesak untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah memberikan dis-insentif bagi pengguna kendaraan pribadi. Misalnya mempercepat implementasi jalan berbayar (ERP, Electronic Road Pricing).

Gubernur Basuki melakukan pemancangan proyek simpang susun Semanggi pada Jumat (8/4). Proyek yang menelan biaya Rp 345,067 miliar ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, baik dari arah Gatot Soebroto/Komdak, dan atau arah Soedirman yang berpapasan dengan arah Slipi.

Baca juga,  Revitalisasi Jembatan Semanggai, Sebagian Jalan Ditutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika